Kalian mungkin pernah berpikir apa tugas dan fungsi LHKPN, serta kenapa istilah ini sering sekali terdengar di berita dan sejenisnya. LHKPN sebenarnya merupakan daftar atau laporan yang berisi tentang kekayaan dari pejabat negara, misalnya PNS, pejabat negara dan lainnya.
Baca juga: Definisi dan Jenis Agunan Kredit Bank dan Perbedaannya
LHKPN merupakan sebutan lain dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi, orang – orang yang melaporkan hartanya kepada pihak yang seharusnya, disebut penyelenggara negara dalam kepanjangan LHKPN tersebut.
Namun apa tugas dan fungsi LHKPN sehingga harus dipenuhi oleh penyelenggara negara. Mungkin kalian juga berpikir mengapa hanya penyelenggara negara saja yang harus melakukannya.
Jika kalian masih belum pernah tahu apa saja tugas dan fungsi dari LHKPN, serta apa undang – undang yang mendasari keharusan melaporkan harta kekayaan tersebut, sebaiknya pahami penjelasan detail berikut ini.
Apa Tugas dan Fungsi LHKPN?
Berbicara tentang LHKPN yang harus dipenuhi oleh penyelenggara negara saja, kalian harus tahu bahwa pelaporan wajib ini memiliki alasan, yaitu penyelenggara negara biasanya memiliki akses lebih mudah ke kekayaan negara, sehingga harta penyelenggara negara harus diperiksa.
Mudahnya akses ke keuangan atau kekayaan negara terkadang membuat penyelenggara negara menyalahgunakan wewenang. Jadi jika kalian bertanya apa tugas dan fungsi LHKPN, maka tugas utamanya adalah untuk mendata harta dan kekayaan laporan negara.
Sedangkan fungsinya cukup banyak, kalian bisa lebih memahaminya dengan cara membaca beberapa fungsi berikut ini.
Bentuk Menaati Undang – Undang
Jika kalian bertanya apa tugas dan fungsi LHKPN, maka jawabannya yang paling utama adalah untuk menaati undang – undang. Tidak mungkin kewajiban penyelenggara negara ini ada begitu saja tanpa ada dasar dari UU negara.
UU mengenai keharusan untuk melaporkan harta dan kekayaan juga sudah dibentuk sejak tahun 1999. Kemudian keharusan – keharusan yang ada dalam UU tersebut tetap harus berjalan hingga kini demi kepentingan negara dan masyarakat Indonesia.
Menghindari Korupsi
Kemudian apa tugas dan fungsi LHKPN lainnya, fungsinya adalah untuk menghindari korupsi. Banyak pejabat atau petinggi negara jenis lainnya yang korupsi. Semua ini bermula dari kegoyahan para penyelenggara negara tersebut setelah melihat jumlah kekayaan negara.
Adanya LHKPN berfungsi sebagai pencegah dan antisipasi agar para pejabat tersebut tidak melakukan korupsi. Jika pejabat selalu melaporkan hartanya, tentu pihak KPK dan pihak lainnya yang berwenang bisa melihat apakah pejabat tersebut melakukan tindak korupsi atau tidak.
Mencegah Penyalahgunaan Dana
Selain mencegah korupsi, pelaporan harta kekayaan juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan dana. Tidak jarang ada pejabat yang menyalahgunakan dana yang sudah diberikan. Namun penyalahgunaan dana ini berbeda dengan korupsi.
Jika korupsi mengambil uang negara untuk kepentingan diri sendiri, maka penyalahgunaan dana adalah Tindakan menggunakan dana tidak seperti seharusnya. Misalnya ada dana cair untuk keperluan A, namun pejabat justru menggunakannya untuk kepentingan B.
Membentuk Jiwa Integritas
Apa tugas dan fungsi LHKPN, masih ada fungsi lainnya seperti membentuk jiwa integritas bagi para pejabat. Semua pejabat harus memiliki jiwa integritas agar menjadi contoh bagi semua orang, karena adanya jiwa integritas akan membentuk karakter jujur pada semua pejabat.
Sebagai pejabat negara, tentu saja jiwa integritas harus terbentuk, tidak hanya dari pelatihan namun juga dari kegiatan wajib seperti ini. Dengan adanya LHKPN, pejabat jadi berusaha jujur melaporkan semua kekayaannya kepada pihak yang seharusnya.
Memudahkan Penyelidikan
Fungsi lainnya adalah untuk memudahkan penyelidikan saat diperlukan, karena semua laporan atas harta dan kekayaan pasti tersimpan untuk data – data tertentu. Jika ada kasus seperti penyalahgunaan dana, pihak berwajib bisa memulai penyelidikan dari hasil LHKPN tahunan itu.
Hasil dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara setiap tahun juga sering dipakai untuk penyelidikan pejabat korup. Jadi, jika ada tuduhan korupsi terhadap seorang pejabat, pasti polisi atau pihak lainnya akan menyelidiki terlebih dulu dari hasil laporan tersebut.
Sebagai Salah Satu Data Penilaian Reformasi Birokrasi
Apa tugas dan fungsi LHKPN selanjutnya, fungsinya adalah sebagai salah satu data penilaian reformasi birokrasi atau RB. Reformasi birokrasi adalah Upaya pemerintah untuk memperbarui sistem pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi.
Hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara akan menjadi salah satu komponen pendukung dalam reformasi birokrasi tersebut, karena dengan melihat hasil LHKPN, pemerintah jadi tahu apakah sistem penerapan LHKPN sudah bagus atau perlu perbaikan.
Menaikkan Citra sebuah Instansi
Adanya LHKPN juga berfungsi untuk menaikkan citra sebuah instansi. Jika semua pejabat dalam sebuah instansi melaporkan harta kekayaannya sesuai UU, maka citra perusahaan atau instansinya juga menjadi lebih baik.
Berdasarkan apa tugas dan fungsi LHKPN tersebut, kalian juga harus tahu apa saja undang – undang yang mendasarinya. Hal ini karena ada UU yang menjadi pedoman pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
3 Undang – Undang yang Mendasari LHKPN
Laporan harta kekayaan wajib bagi penyelenggara negara dengan tujuan utama yaitu menghindari korupsi. Namun sebenarnya ada alasan lain, yaitu untuk memenuhi undang – undang, karena di dalam UU terdapat perintah LHKPN untuk penyelenggara negara.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang – undang nomor 28 tahun 1999 berisi tentang penyelenggara negara bersih, bebas dari nepotisme, kolusi dan korupsi. Didalamnya juga terdapat aturan tentang upaya memberantas korupsi dengan cara menerapkan kewajiban melaporkan harta kekayaan.
Jadi jika kalian ingin mengetahui apa tugas dan fungsi LHKPN, undang – undang ini akan menjelaskannya, karena terdapat kaitan antara pencegahan korupsi sebagai dampak positif dari penerapan LHKPN.
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002
Undang – undang nomor 30 tahun 2002 juga menjadi dasar mengapa ada kewajiban melaporkan harta dan kekayaan. UU ini membahas tentang KPK atau komisi pemberantasan korupsi dan kaitannya dengan LHKPN.
Terdapat penjelasan di dalamnya tentang salah satu cara untuk mengatasi korupsi, yaitu dengan menyelenggarakan atau menerapkan LHKPN kepada para pejabat negara. Juga ada pernyataan apa saja yang dimaksud penyelenggara negara pada undang – undang tersebut.
Keputusan Komisi Pemberantas Korupsi
Kemudian ada juga keputusan yang mendasari penerapan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, yaitu salah satu keputusan komisi pemberantas korupsi. Terdapat penjelasan tentang bagaimana tata cara pejabat melaporkan harta kekayaannya.
Jika kalian bekerja sebagai salah satu bagian dari penyelenggara negara, tentu harus memahami dengan baik apa tugas dan fungsi LHKPN serta UU yang mendasari. Selain itu, pahami juga apa kewajiban penyelenggara negara dalam memenuhi LHKPN.
3 Kewajiban Penyelenggara Negara dalam LHKPN
Penyelenggara negara seperti menteri, gubernur, bupati, PNS, dan sejenisnya harus melaporkan harta kekayaannya secara seperti pada undang – undang. Dalam proses menaati undang – undang tersebut, penyelenggara negara memiliki kewajiban dalam LHKPN seperti berikut ini.
Melaporkan Harta Kekayaan
Kewajiban seorang pejabat negara adalah melaporkan harta kekayaannya secara berkala pada pihak berwajib atau bertanggung jawab. Tata cara melaporkannya juga sudah tertulis jelas pada keputusan komisi pemberantas korupsi, mulai dari mengisi formulir dan seterusnya.
Jika tidak melaporkannya secara berkala pada pihak bertanggung jawab, maka pejabat akan mendapat sanksi administratif karena dianggap tidak menaati undang – undang dan tidak mau bekerja sama dalam memberantas korupsi.
Mengumumkan Harta Kekayaan
Kemudian, kewajiban lainnya adalah mengumumkan harta kekayaan. Cara mengumumkannya adalah dengan mengikuti proses yang ada pada undang – undang dan keputusan KPK. Mengumumkan sangat penting, karena nilainya sama dengan melaporkan kekayaan.
Kewajiban mengumumkan harta dan kekayaan juga memiliki ikatan erat dengan apa tugas dan fungsi LHKPN, karena dengan pejabat mengumumkan hartanya, pihak berwajib akan mudah mendata dan mengetahui apakah ada pejabat berbuat korupsi atau tidak.
Bersedia Diperiksa Harta Kekayaannya
Kewajiban terakhir adalah harus bersedia diperiksa hartanya. Secara umum, pejabat negara akan melaporkan dan mengumumkan hartanya secara berkala. Hal ini juga sudah ada aturannya dalam UU dasarnya.
Namun, jika ada pejabat tidak melaporkan hartanya secara berkala, maka pihak berwajib akan melakukan pemeriksaan secara langsung. Kemudian saat pemeriksaan tersebut, pejabat tidak boleh melarang atau menghalangi petugas yang memeriksa, karena akan ada sanksinya.
Baca juga: Perbedaan KBRI, KJRI, PTRI dan KRI Mulai dari Fungsi dan Perannya
Jika kalian sudah memahami kewajiban, undang – undang yang mendasari, serta apa tugas dan fungsi LHKPN, maka kalian harus menaatinya jika menjadi penyelenggara negara, atau memahaminya sebagai ilmu baru.
